UU NOMOR 9 TENTANG PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

<!--more-->

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.    bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat

      dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk perkembangan

      bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam

      Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

b.    bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat

      tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan

      sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat

      diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan, diperlukan

      langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

      Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

c.    bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan

      dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat   :

1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

      (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

                              Dengan persetujuan

                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                 MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :     UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6

                  TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

                                    Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut :

1.    Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf g sampai dengan huruf n, huruf q dan huruf s

      diubah dan ditambah dengan huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z dan huruf aa,

      sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 1

      Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan :

      a.    Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

            perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

            pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

      b.    Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

            komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan

            dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

            organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan

            usaha lainnya;

      c.    Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali

            ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;

      d.    Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan

            tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

      e.    Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

      f.    Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

            penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan

            perundang-undangan perpajakan;

      g.    Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

            penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada

            suatu saat;

      h.    Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

            melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak;

      i.    Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

            pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran

            lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

      j.    Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi

            berupa bunga dan/atau denda;

      k.    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya

            jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

            besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

      l.    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan

            tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

      m.    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

            kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang

            atau tidak seharusnya terutang;

      n.    Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang

            terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

            kredit pajak;

      o.    Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,

            dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan

            perundang-undangan perpajakan;

      p.    Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak,

            sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara

            dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

            Nomor 1850);

      q.    Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan,

            dan untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri ditambah

            dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang

            dibayar atau yang terutang di luar negeri, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;

      r.    Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai

            keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu

            hubungan kerja;

      s.    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data

            dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

            perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

      t.    Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

            atau disingkat SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat

            SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPLB, Surat Ketetapan Pajak

            Nihil atau disingkat SKPN;

      u.    Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

            pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut

            ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

      v.    Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

            mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang modal,

            penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang

            terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak

            Pertambahan Nilai dengan tarif 0 % (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas

            Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan

            perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;

      w.    Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian

            Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran

            penulisan dan penghitungannya;

      x.    Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

            oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

            terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

      y.    Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis,

            kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan

            perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau Surat

            Tagihan Pajak;

      z.    Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan

            pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

            Pajak;

      aa.   Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

            Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak."

2.    Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

                                    BAB II

            NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,

                  SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

3.   Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah dengan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga

      Pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 2

      (1)   Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

            wilayah     kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya

            diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

      (2)   Setiap Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan

            Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

            kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan

            usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan

            Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

      (3)   Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan

            usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2).

      (4)   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor

            Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha

            Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau

            ayat (2).

      (5)   Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan

            sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

            Pajak."

4.    Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (6) diubah dan ditambah dengan ayat (7) dan ayat (8), sehingga

      Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 3

      (1)   Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan

            menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau

            dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

      (2)   Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat

            Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

      (3)   Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

            a.    untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir

                  Masa Pajak;

            b.    untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir

                  Tahun Pajak.

      (4)   Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu

            penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

      (5)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat

            Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan

            bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

      (6)   Direktur Jenderal Pajak menetapkan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan

            dokumen yang harus dilampirkan.

      (7)   Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak atau tidak sepenuhnya

            dilampiri keterangan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

      (8)   Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak-Pajak

            Penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

5.    Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah dengan ayat (3), sehingga Pasal 6 seluruhnya

      menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 6

      (1)   Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat

            Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu,

           sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

      (2)   Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos dan Giro secara

            tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

      (3)   Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana

            dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan."

6.    Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 7

      Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu

      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk

      Surat Pemberitahuan Masa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Surat

      Pemberitahuan Tahunan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

7.    Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8

      seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 8

      (1)   Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan

            menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya

            pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat

            Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

      (2)   Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang

            pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

            sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang di bayar, dihitung sejak saat

            penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena

            pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

      (3)   Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan

            penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana

            dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak

            akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan

            ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran

            jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar

            dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

      (4)   Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

            (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan

            pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri

            tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang

            mengakibatkan :

            a.    pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

            b.    rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

            c.    jumlah harta menjadi lebih besar; atau

            d.    jumlah modal menjadi lebih besar.

      (5)   Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran

            pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi

            administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang

            dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud

            disampaikan."

8.    Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 9

      (1)   Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang

            terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, selambat-

           lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

      (2)   Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan

            harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun

            Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

      (3)   Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

            Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

            Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi

            dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

      (4)   Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

            ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau

            menunda pembayaran pajak."

9.    Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya menjadi berbunyi

      sebagai berikut :

                                    "Pasal 11

      (1)   Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

            Pasal 17 atau Pasal 17B dikembalikan, atau apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang

            pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

      (2)   Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

            dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

            pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

            sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

            Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 B.

      (3)   Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu

            bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan

            pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu

            sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

      (4)   Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan oleh

            Menteri Keuangan."

10.   Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah serta ayat (4) dan ayat (5)

      dihapus, sehingga Pasal 13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 13

      (1)   Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa

            Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan

            Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :

            a.    apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak

                  atau kurang dibayar;

            b.    apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana

                  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak

                  disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

            c.    apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

                  Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih

                  lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);

            d.    apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak

                  dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

      (2)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa

           bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan,

            dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau

            Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

      (3)   Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat

            (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan

            sebesar :

            a.    50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar

                  dalam satu Tahun Pajak;

            b.    100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak

                  atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi

                  tidak atau kurang disetorkan;

            c.    100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

                  Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

      (4)   Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat

            Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

            yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau

            berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat

            ketetapan pajak.

      (5)  Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat

            Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa

            bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang

            dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena

            melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

            memperoleh kekuatan hukum tetap."

11.   Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14

      seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 14

      (1)   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

            a.    Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

            b.    dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

                  sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

            c.    Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

            d.    Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan

                  Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

                  Pengusaha Kena Pajak;

            e.    Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat

                  Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

                  tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

      (2)   Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang

            sama dengan surat ketetapan pajak.

      (3)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud

            pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

            2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat

            terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya

            Surat Tagihan Pajak.

      (4)   Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

            huruf d dan huruf e masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi

            sebesar .2 % (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

12.   Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 15

      (1)   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

            dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak,

            Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang

            semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

      (2)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

            Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus

            persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

      (3)   Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan

            Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib

            Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan

            tindakan pemeriksaan.

      (4)  Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat

            Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi

            administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak

            yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun

            tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan

            Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

13.   Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 16

      Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat

      Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

      kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

      perpajakan."

14.   Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 17

      Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih

      Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak

      yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang."

15.   Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 17 dan Pasal 18 yang dijadikan Pasal 17A dan Pasal

      17B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 17A

      Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil

      apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang,

      atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

                                    "Pasal 17B

      (1)   Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian

            kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak selambat-lambatnya

            dua belas bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan

            lain oleh Direktur Jenderal Pajak.

      (2)   Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal

            Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

            pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam

            waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

      (3)   Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu

            sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga

            sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana

            dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

16.   Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 18

      (1)   Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

            Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

            Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan

            dasar penagihan pajak.

      (2)   Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

17.   Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 20

      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jumlah pajak yang terutang

      berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

      Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat

      Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, ditagih seketika

      dan sekaligus dalam hal :

      a.    Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

      b.    Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya

            atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang bergerak

            atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya;

      c.    pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal

            terjadi penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Penanggung Pajak."

18.   Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 21

      (1)   Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung

            Pajak.

      (2)   Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak,

            bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

      (3)   Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

            a.    biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang

                  suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;

            b.    biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

            c.    biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu

                  warisan.

      (4)   Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat

            Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

            Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Putusan

            Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila

            dalam jangka waktu dua tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan

            secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

      (5)   Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun

            sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa,

            atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah

            dengan jangka waktu penundaan pembayaran."

19.   Ketentuan Pasal 22 diubah dan ditambah dengan ayat (2), sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 22

      (1)   Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya

            penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya

            pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang

            bersangkutan.

      (2)   Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

            a.    diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

            b.    ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

            c.    diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam

                  Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana

                  dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."

20.   Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah dengan ayat (2), dan ayat (3), sehingga Pasal 23 seluruhnya

      menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 23

      (1)   Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang

           Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan,

            Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

            dibayar bertambah, yang tidak dibayar Penanggung Pajak pada waktunya, dapat ditagih

            dengan Surat Paksa.

      (2)   Sanggahan dan/atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita

            atau lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

      (3)   Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpedoman pada peraturan perundang-

            undangan yang berlaku."

21.   Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah dengan satu ayat, sehingga Pasal 25 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 25

      (1)   Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

            a.    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

            b.    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

            c.    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

            d.    Surat Ketetapan Pajak Nihil;

            e.    Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

                  perundang-undangan perpajakan.

      (2)   Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah

            pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut

            perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

      (3)   Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal

            pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib

            Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

            kekuasaannya.

      (4)   Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

            (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

      (5)   Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang

            ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda

            bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

      (6)   Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal

           Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak,

            penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

      (7)   Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan

            pajak."

22.   Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah dengan tiga ayat, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 27

      (1)   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak

            terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

     

      (2)   Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, permohonan

            banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan

            keputusan Tata Usaha Negara.

      (3)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa

            Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu tiga bulan sejak keputusan diterima,

            dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

      (4)   Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

      (5)   Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan

            penagihan pajak.

      (6)   Susunan, kekuasaan dan acara badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

            diatur dengan Undang-Undang".

23.   Menambah ketentuan baru di antara Pasal 27 dan Pasal 28 yang dijadikan Pasal 27A, yang berbunyi

      sebagai berikut :

                                    "Pasal 27A

      Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka

     kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

      sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan."

24.   Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diubah dan ditambah dengan ayat (7)

      ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 28 seluruhnya menjadi berbunyi

      sebagai berikut :

                                    "Pasal 28

      (1)   Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib

            Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

      (2)   Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat

            (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

            kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

            perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma

            Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan

            usaha atau pekerjaan bebas.

      (3)   Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad

            baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

      (4)   Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang,

            modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung

            besarnya pajak yang terutang.

      (5)   Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf

            latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam

            bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.

      (6)   Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

            pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk :

            a.    Wajib Pajak orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal;

            b.    Wajib Pajak badan, di tempat kedudukan.

      (7)   Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel

            kas.

      (8)   Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus mendapat persetujuan

            dari Direktur Jenderal Pajak.

      (9)   Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat

            diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya,

            Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat ijin Menteri

            Keuangan dengan ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia

            dan mata uang rupiah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

      (10)  Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara

            teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk

            menghitung jumlah pajak yang terutang.

      (11)  Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah

            Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

            Pajak Penghasilan.

      (12)  Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

            Pajak."

25.   Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi

      berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 29

      (1)   Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

            pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

            ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

      (2)   Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah

            Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

      (3)   Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

            a.    memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

                  dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

                 kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;

            b.    memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu

                  dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

            c.    memberikan keterangan yang diperlukan.

      (4)   Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang

            diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk

            merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana

            dimaksud pada ayat (1)."

26.   Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 31

      Tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

27.   Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 32 seluruhnya

      menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 32

      (1)   Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-

            undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :

            a.    badan oleh pengurus;

            b.    badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk

                  melakukan pemberesan;

            c.    suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana

                  wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

            d.    anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau

                  pengampunya.

      (2)   Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara

            renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan

            meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak

            mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

      (3)   Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

            menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

            perpajakan.

      (4)   Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

            orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau

            mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."

28.   Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 34

      (1)   Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu

            yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

            pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

            kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

      (2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk

            oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

            perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

            pengadilan.

      (3)   Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat

            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

            ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib

            Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

      (4)   Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas

            permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri

            Keuangan dapat memberi ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud

            pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan

            keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

      (5)   Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka

            atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana

            atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."

29.   Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 35

      (1)   Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan

            keterangan, atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi,

            dan pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atau

            disidik, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib

            memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

      (2)   Dalam hal pihak-pihak sebagaimana pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk

            keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan,

            kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri

            Keuangan."

30.   Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 38

      Barang siapa karena kealpaannya :

      a.    tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

      b.    menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

            melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

      sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan

      selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak

      atau kurang dibayar."

31.   Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3), sehingga Pasal 39 seluruhnya

      menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 39

      (1)   Barang siapa dengan sengaja :

            a.    tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

                  Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana

                  dimaksud dalam Pasal 2; atau

            b.    tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

            c.    menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar

                  atau tidak lengkap; atau

            d.    memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau

                  dipalsukan seolah-olah benar; atau

            e.    tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau

                  tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

            f.    tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat

                  menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara

                  selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak

                  terutang yang tidak atau kurang dibayar.

      (2)   Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang

            melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak

            selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

      (3)   Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau

            menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena

            Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan

            dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada

            ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi

            pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya

            empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib

            Pajak."

32.   Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 seluruhnya menjadi berbunyi

      sebagai berikut :

                                    "Pasal 41

      (1)   Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

            dimaksud dalam Pasal 34, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan

            denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

      (2)   Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

            menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

            diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya

            Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

      (3)   Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya

            dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar."

33.   Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 41 Pasal 42 yang dijadiakan Pasal 41A dan Pasal 41B,

      yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 41A

      Barang siapa yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang

      diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau

      bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan denda

      setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

                                    Pasal 41B

      Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang

      perpajakan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya

      Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

34.   Ketentuan Pasal 42 dihapus.

35.   Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 43

      (1)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil,

            kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyeluruh melakukan, yang turut serta

            melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang

            perpajakan.

      (2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang

            menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana

            di bidang perpajakan."

36.   Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

     

                                    "Pasal 44

      (1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang

            khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,

            sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

            Pidana.

      (2)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

            a.    menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

                  dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut

                  menjadi lebih lengkap dan jelas;

            b.    meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

                  tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

                  di bidang perpajakan;

            c.    meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

                  dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

            d.    memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan

                  dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

            e.   melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

                  dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

            f.    meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

                  pidana di bidang perpajakan;

            g.    menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

                  pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau

                  dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

            h.   memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

            i.    memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

                  saksi;

            j.    menghentikan penyidikan;

            k.    melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

                  di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

      (3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

            menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang

            diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

37.   Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A dan

      Pasal 44B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

                                    "Pasal 44A

      Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana

      dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut

      bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya

      telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

                                    Pasal 44B

      (1)   Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung

            dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

      (2)   Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada

            ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang

            dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa

            denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak

            seharusnya dikembalikan."

38.   Ketentuan Pasal 47 dihapus.

                                    Pasal II

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun 1994 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelum dilakukan

perubahan berdasarkan undang-undang ini.

                                    Pasal III

Undang-Undang ini dapat disebut "Undang-Undang Perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan".

                                    Pasal IV

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                    Disahkan di Jakarta

                                    pada tanggal 9 Nopember 1994

                                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                ttd

                                          SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

      REPUBLIK INDONESIA

                  ttd

          MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 59

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UMUM

1.    Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara

      perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

      Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

      Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

      yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan

      kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat

      dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

      Undang-Undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk pajak

      penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

      Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

      1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2.    Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, disadari bahwa banyak masalah dihadapi

      yang ternyata belum diatur dalam Undang-Undang ini sehingga menuntut perlunya penyempurnaan.

      Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan

      Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem

      perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin

      mampu dan bersih".

      Harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, dituangkan

      dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini.

3.    Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-Undang ini tercermin dalam

      ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan

      mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena

      kedudukan Undang-Undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan

      perpajakan yang lain.

      Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

      a.    Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak

            untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang

            diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

      b.    Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan

           kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

            Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan

            pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

            berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

      c.    Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

            kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan

            melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini

            administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,

            sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

      Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang

      terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak

      yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

      perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit

      dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktur Jenderal

      Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

      Menurut ketentuan Undang-Undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan

      pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan,

      pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan

      melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media

      massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

4.    Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan

      tujuan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan ini adalah dalam memenuhi amanat Garis-Garis

      Besar Haluan Negara 1993 yang mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut :

      a.    Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang

            sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;

      b.    Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata di seluruh

            wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil yang

            selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik dalam rangka

            pemerataan pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka

            peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang;

      c.    Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan

            jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;

      d.    Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan

            potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan;

      e.   Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

      f.    Menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

      g.    Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan

            pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan

      h.    Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih,

            peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan

            prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan

            pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan

            ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

      Angka 1

            Pasal 1

                  Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang

                  dipergunakan dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya pengertian tentang

                  istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran

                  dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dapat mencapai

                  kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparatur dalam

                  melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertib administrasi perpajakan.

                  Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku,

                  khususnya dalam bidang perpajakan.

      Angka 2

            Cukup jelas

      Angka 3

            Pasal 2

                  Ayat (1)

                        Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib

                        mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai

                        Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

                        Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang

                        dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan

                        keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian

                        pemisahan penghasilan dan harta.

                        Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi

                        perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

                        Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu

                        Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak

                        juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan

                        dalam pengawasan administrasi perpajakan.

                        Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan

                        mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

                        Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan

                        Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan.

                  Ayat (2)

                        Setiap Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan

                        ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan

                        usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya

                        diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

                        Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor

                        Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

                        Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha

                        badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor

                        Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

                        Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha

                        badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada Kantor

                        Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan

                        Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

                        Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai

                        tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa Kantor Direktorat Jenderal Pajak,

                        wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

                        Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

                        tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di Kantor

                        Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan

                        usaha dilakukan.

                        Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk

                        mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna

                        dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

                        Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

                        Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena

                        Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

                        Pengusaha Kena Pajak, dikenakan sanksi perpajakan.

                  Ayat (3)

                        Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur

                        Jenderal Pajak dapat menentukan Kantor Direktorat Jenderal Pajak selain

                        yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk

                        memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan

                        Pengusaha Kena Pajak.

                  Ayat (4)

                        Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi

                        kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, dapat

                        diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan

                        Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila

                        berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak

                        ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi

                        syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan

                        sebagai Pengusaha Kena Pajak.

                  Ayat (5)

                        Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

                        dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh Nomor Pengukuhan

                        Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan

                        dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.

                        Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut serta

                        tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan

                        Pengusaha Kena Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

      Angka 4

            Pasal 3

                  Ayat (1)

                        Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah

                        sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

                        penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan

                        tentang :

                        -     pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

                              dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu

                              Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

                        -     pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan

                              atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu

                              Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan

                              perpajakan yang berlaku.

                        Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai

                        sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

                        jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

                        yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

                        -     pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

                        -     pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

                              oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

                              Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan

                              perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

                        -     bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan

                              adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-

                              jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

                        Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir

                        Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan

                        petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

                        perundang-perundangan perpajakan yang berlaku.

                        Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak

                        yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

                  Ayat (2)

                        Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat

                        Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat

                        Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu, dan

                        tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan yang

                        diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

                  Ayat (3)

                        Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

                        yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan

                        segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun

                        penyelesaian pembukuannya.

                  Ayat (4)

                        Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak dapat

                        menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca

                        perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

                        pada ayat (3) huruf b karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah

                        teknis penyusunan neraca atau laporan keuangan, sulit untuk memenuhi

                        batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu

                        yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar

                        memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

                        Tahunan Pajak Penghasilan.

                  Ayat (5)

                        Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu

                        pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar

                        sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu

                        ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa

                        bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat

                        Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

                        Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis

                        tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan

                        sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran surat permohonan

                        penundaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

                        Penghasilan.

     

            Ayat (6)

                        Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak untuk

                        melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

                        terutang dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan

                        mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat

                        Pemberitahuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

                        Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya

                        memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena

                        pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, dan jumlah

                        kekurangan atau kelebihan pajak.

                        Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya

                        memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak,      jumlah Pajak Keluaran, jumlah

                        Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau

                        kelebihan pajak.

                        Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang

                        dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan

                        dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor

                        atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

                  Ayat (7)

                        Surat Pemberitahuan beserta lampirannya merupakan satu kesatuan, oleh

                        karena itu apabila Surat Pemberitahuan disampaikan tidak atau tidak

                        sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang diharuskan,

                        maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan.

                  Ayat (8)

                        Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan

                        menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau

                        pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak

                        Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat

                        Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau

                        memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong

                        pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak

                        Penghasilan 1984.

      Angka 5

            Pasal 6

                  Ayat (1)

                        Cukup Jelas

                  Ayat (2)

                        Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan

                        perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara lain bagi Wajib Pajak

                        untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya selain

                        melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat. Oleh karena itu, cara lain perlu

                        ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

                  Ayat (3)

                        Cukup jelas

      Angka 6

            Pasal 7

                  Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib

                  Pajak, bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan Surat

                  Pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi

                  administrasi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan Masa sebesar

                  Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan

                  sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

      Angka 7

            Pasal 8

                  Ayat (1)

                        Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh

                        Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas

                        kemauan sendiri dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya

                        pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,

                        dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan

                        pemeriksaan.

                        Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang cukup

                        waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat

                        Pemberitahuannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih tersedia

                        cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan

                        melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak

                        sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

                  Ayat (2)

                        Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri

                        membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah

                        penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.

                        Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut

                        dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

                        per bulan.

                        Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut,

                        dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat

                        Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya

                        pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

                  Ayat (3)

                        Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

                        Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan

                        pemeriksaan terhadapnya dan Wajib Pajak telah mengungkapkan

                        kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang

                        beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali dari jumlah pajak

                       yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan.

                        Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya

                        penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan

                        untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang

                        bersangkutan.

                  Ayat (4)

                        Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

                        berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan

                        pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan

                        Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan

                        ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang

                        dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa

                        untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Pengungkapan

                        ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut terbatas pada hal-hal

                        sebagai berikut :

                        a.    pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

                        b.    rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

                        c.    jumlah harta menjadi lebih besar; atau

                        d.    jumlah modal menjadi lebih besar.

                  Ayat (5)

                        Cukup jelas

      Angka 8

            Pasal 9

                  Ayat (1)

                        Batas waktu pembayaran masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan

                        batas waktu tidak boleh melebihi lima belas hari sejak saat terutangnya atau

                        berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut

                        berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

                  Ayat (2)

                        Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Wajib Pajak wajib

                        menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan

                        setelah akhir Tahun Pajak. Jika pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan

                        tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang

                        terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas

                        selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak

                        atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan itu

                        disampaikan.

                        Misalnya Surat Pemberitahuan harus disampaikan pada tanggal 31 Maret,

                        kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau setoran akhir harus sudah

                        dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan

                        disampaikan.

                  Ayat (3)

                        Cukup jelas

                  Ayat (4)

                        Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan pengangsuran atau

                        penundaan pembayaran pajak yang terutang, meskipun tanggal jatuh tempo

                        pembayaran telah ditentukan.

                        Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada Wajib

                        Pajak, yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

                        Untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi

                        persyaratan yang telah ditentukan.

      Angka 9

            Pasal 11

                  Ayat (1)

                        Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

                        dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit

                        pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang), Wajib Pajak berhak untuk

                        meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak

                        tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam hal Wajib Pajak masih

                        mempunyai utang pajak yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut

                        harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan bilamana

                       masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

                        Yang dimaksud dengan utang pajak adalah utang pajak untuk semua jenis

                        pajak yang terutang oleh Wajib Pajak baik pusat maupun cabang-cabangnya.

                        Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, Wajib Pajak

                        harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau

                        pejabat yang ditunjuknya.

                  Ayat (2)

                        Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan menjamin

                        ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal

                        Pajak ditetapkan dalam waktu selama-lamanya satu bulan :

                        a.    untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud

                              dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;

                        b.    untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud

                              dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan

                              tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

                  Ayat (3)

                        Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak dengan

                        kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan

                        bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran

                        pajak dari jangka waktu seperti tersebut pada ayat (2), kepada Wajib Pajak

                        yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar

                        2 % (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu

                        bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran.

                        Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran

                       pajak adalah saat Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak diterbitkan.

                  Ayat (4)

                        Cukup jelas

      Angka 10

            Pasal 13

                  Ayat (1)

                        Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak

                        untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada

                       hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam ayat ini,

                        dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata

                        atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal

                        dan/atau kewajiban materiil. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan

                        peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak

                        untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu

                        sepuluh tahun.

                        Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

                        Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar

                        pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan

                        perpajakan.

                        Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah

                        karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan

                        dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang

                        membayar dari jumlah yang seharusnya terutang.

                        Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau

                        tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

                        dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain

                        di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut

                        dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak

                        sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap

                        Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

                        Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah

                        ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang

                        ditentukan dalam Surat Teguran itu, menurut ketentuan ayat (1) huruf b

                        membawa akibat, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat

                        Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini

                        dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur pada ayat

                        (3).

                        Teguran antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada

                        Wajib Pajak yang beritikad baik, untuk menyampaikan alasan atau

                        sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena

                        sesuatu hal di luar kemampuannya (force mayeur).

                        Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang

                        Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang

                        mengakibatkan pajak terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana

                        tersebut pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dengan

                        menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah kenaikan

                        sebesar 100 % (seratus persen).

                        Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut

                        ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan

                        menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung

                        jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1)

                        huruf d, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat

                        Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu

                        penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari

                        Wajib Pajak saja.

                        Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan

                        secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak.

                        Sebagai contoh diberikan antara lain :

                        1.    pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap,

                              sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;

                        2.    dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka

                              dalam pembukuan tidak dapat diuji;

                        3.    dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui 

                              besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain

                              di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib

                              Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu

                              kelancaran jalannya pemeriksaan.

                        Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan

                        berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b.

                  Ayat (2)

                        Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada

                        Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud

                        pada ayat (1) huruf a. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa 

                        bunga sebesar 2 % (dua persen) dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak

                        Kurang Bayar.

                        Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau

                        kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

                        Contoh : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

                        Seorang Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang mempunyai tahun buku sama

                        dengan tahun takwim memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk

                        tahun 1995 tepat pada waktunya yang disertai dengan setoran akhir.

                        Pada bulan April 1998 dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang

                        menunjukkan kekurangan pajak yang terutang sebesar Rp. 1.000.000,00

                        (satu juta rupiah). Berdasarkan ketentuan ayat ini maka atas kekurangan

                        tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

                        sebulan.

                        Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan lebih dari

                        dua tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan

                        tersebut hanya untuk masa dua tahun dengan penghitungan sebagai berikut :

                        1.    Pajak yang terutang                       Rp.1.725.000,00

                        2.    Kredit Pajak :

                              a.    Pajak yang dipotong

                                    oleh pemberi kerja      Rp.   150.000,00

                              b.    Pajak yang dibayar

                                    sendiri (setoran masa)  Rp.   400.000,00

                              c.    Pajak yang ditagih

                                    dalam SPT (tidak

                                    termasuk bunga dan

                                    denda)                  Rp.     75.000,00

                              d.    Pajak yang ditagih

                                    di luar negeri          Rp.   100.000,00

                                                      -------------------(+)

                              Jumlah pajak yang dikreditkan             Rp.   725.000,00

                                                                  -------------------(-)

                        3.    Pajak yang kurang dibayar                 Rp.1.000.000,00

                        4.    Bunga 2 tahun =

                              2% X 2 X 12 X Rp. 1.000.000,00                  Rp.   480.000,00

                                                                  -------------------(+)

                        5.    Pajak yang masih harus dibayar                  Rp.1.480.000,00

                        Seandainya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan bulan

                        Mei 1997, maka penghitungannya sebagai berikut :

                        1.    Pajak yang kurang dibayar                 Rp.1.000.000,00

                        2.    Bunga 17 bulan =

                              2% X 17 X Rp. 1.000.000,00                Rp.   340.000,00

                                                                  -------------------(+)

                        3.    Pajak yang masih harus dibayar                  Rp.1.340.000,00

                  Ayat (3)

                        Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak, karena

                        melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                        huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi demikian berupa kenaikan,

                        yaitu suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada jumlah pajak 

                        yang harus ditagih.

                        Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis

                        pajaknya yaitu jenis Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

                        sanksi kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak

                        Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi kenaikan

                        sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan

                        Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi kenaikan sebesar 100%

                        (seratus persen).

                  Ayat (4)

                        Untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak,

                        berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem

                        "self assessment", maka apabila dalam waktu sepuluh tahun sejak saat

                        terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau

                        berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan

                        ketetapan pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam

                        Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada

                        hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti

                        karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

                        Dengan demikian, Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang bersangkutan telah

                        merupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah (rampung).

                  Ayat (5)

                        Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

                        perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

                        hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk

                        diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat

                        delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun

                        jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui.

                        Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

                        tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak

                        dilaporkan oleh Wajib Pajak.

      Angka 11

            Pasal 14

                  Ayat (1)

                        Cukup jelas

                  Ayat (2)

                        Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan hukumnya

                        dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga

                        dilakukan dengan Surat Paksa.

                  Ayat (3)

                        Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat

                        Tagihan Pajak yang diterbitkan karena :

                        -     penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang

                              dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung;

                        -     Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

                       Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai berikut :

                        1.    Hasil Penelitian Surat Pemberitahuan.

                              Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 1995 yang

                              disampaikan tanggal 31 Maret 1996 setelah dilakukan penelitian

                              ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan

                              kurang bayar sebesar Rp.1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak

                              Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 14 Juni

                              1996 dengan penghitungan sebagai berikut :

                              -     Kekurangan Bayar Pajak

                                    Penghasilan...............................      Rp.1.000.000,00

                              -     Bunga

                                    3x2%xRp.1.000.000,00 .............. Rp.     60.000,00

                                                                  -------------------(+)

                              -     Jumlah yang harus dibayar ......... Rp.1.060.000,00

                        2.    Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar :

                              Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 1995 setiap bulan sebesar

                              Rp.100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Bulan Juni

                              1995, dibayar tepat waktu sebesar Rp. 40.000.000,00.

                              Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan

                              Surat Tagihan Pajak tanggal 18 September 1995 dengan

                              penghitungan sebagai berikut :

                              -     Kekurangan bayar Pajak Penghasilan

                                    Pasal 25 bulan Juni 1995            Rp.60.000.000,00

                              -     Bunga

                                    3 X 2% X Rp. 60.000.000,00          Rp.  3.600.000,00

                                                                  --------------------(+)

                              -     Jumlah yang harus dibayar           Rp.63.600.000,00

                  Ayat (4)

                        Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk

                        dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah melanggar

                        kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang telah

                        diberikan kepadanya.

                        Oleh karena itu selain harus menyetor pajak terutang dengan tidak

                        diperkenankan memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak

                        juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesarnya 2% (dua persen)

                        dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha dikukuhkan

                        sebagai Pengusaha Kena Pajak.

                        Di sampaikan itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

                        perpajakan ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh

                        Pengusaha Kena Pajak.

                        Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak

                        dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak

                        semestinya, dan oleh karena itu terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda

                        administrasi.

                        Demikian pula terhadap Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur

                        Pajak tetapi tidak melaksanakan atau tidak selengkapnya mengisi Faktur

                        Pajak, dikenakan sanksi yang sama.

      Angka 12

            Pasal 15

                  Ayat (1)

                        Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak

                        Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan

                        pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan

                        dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pajak yang terutang dalam

                        suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal

                        Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

                        Tambahan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya

                        pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

                        Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas

                        ketetapan pajak sebelumnya.

                        Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah

                        pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan

                        Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum

                        didahului dengan penerbitan ketetapan pajak.

                        Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan

                        syarat adanya data baru (novum) dan/atau data yang semula belum terungkap

                        yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan

                        pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka setelah Surat Ketetapan Pajak

                        Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu dua belas bulan

                        sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang

                        Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru dan/atau

                        data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan data lagi

                        yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan

                        Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru yang diketahui kemudian

                        oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

                        masih dapat diterbitkan lagi.

                        Yang dimaksud dengan data baru adalah data yang belum dilaporkan oleh

                        Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan, sedangkan data yang semula belum

                        terungkap adalah data yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat

                        Pemberitahuan namun tidak diungkapkan secara jelas.

                        Sebagai contoh dari data yang semula belum terungkap antara lain adalah

                        sumbangan yang diperhitungkan sebagai biaya umum dengan tidak disertai

                        rinciannya, sehingga tidak dapat diketahui bahwa sumbangan tersebut

                        sebenarnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan ketentuan

                        yang berlaku.

     

                  Ayat (2)

                        Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data

                        baru dan/atau data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai

                        dasar penetapan tersebut, maka atas pajak yang kurang dibayar ditagih

                        dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi

                        administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang

                        kurang dibayar.

                  Ayat (3)

                        Cukup jelas

                  Ayat (4)

                        Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

                        perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

                        hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih

                        dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga

                        sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau

                        kurang dibayar, meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana

                        ditentukan pada ayat (1) dilampaui.

      Angka 13

            Pasal 16

                  Pembetulan ketetapan pajak menurut pasal ini dilaksanakan dalam rangka

                  menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau

                  kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan

                  sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung

                  persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

                  Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan

                  permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

                  Surat Ketetapan Pajak yang salah atau keliru yang dapat dibetulkan tersebut adalah

                  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,

                  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil; selain itu dapat

                  juga dibetulkan Surat Tagihan Pajak yang salah atau keliru.

                  Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam Pasal ini terbatas pada Surat Ketetapan

                  Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang salah sebagai akibat dari :

                  a.    kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat,

                        Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

                        Nomor Surat Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan

                        tanggal jatuh tempo;

                  b.    kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau

                        pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;

                  c.    kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

                        perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan

                        persentase Norma Penghitungan, kekeliruan penerapan sanksi administrasi,

                        kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

                  Pengertian membetulkan dalam pasal ini dapat berarti menambah atau mengurangkan

                  atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.

                  Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam

                  penerapan ketentuan peraturan perpajakan dalam surat keputusan pembetulan

                  tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur

                  Jenderal Pajak , atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena

                  jabatan.

      Angka 14

            Pasal 17

                  Menurut ketentuan pasal ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, apabila :

                  a.    untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak

                        yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak

                        terutang;

                  b.    untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah

                        pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya

                        tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut

                        Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang

                        adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh 

                        Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

                  c.    untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih

                        besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak

                        yang tidak seharusnya terutang.

                  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan

                  atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang

                  bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian

                  kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).

                  Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan

                  menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), maka wajib

                  mengajukan permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).

                  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan

                  hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari

                  kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

     

      Angka 15

           

            Pasal 17A

                 

                  Menurut ketentuan pasal ini Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila :

                  a.    untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang

                        terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

                  b.    untuk Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak

                        yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila

                        terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan

                        Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah

                        Pajak Keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut

                        Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

                  c.    untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pajak yang dibayar sama

                        dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada

                        pembayaran pajak.

           

            Pasal 17B

                 

                  Ayat (1)

                       

                        Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus

                        diterbitkan Surat Ketetapan Pajak selambat-lambatnya dua belas bulan sejak

                        surat permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat

                        Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

                        Untuk kegiatan ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

                        Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jangka waktu

                        tersebut dapat dipersingkat dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

                        Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat

                        Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri.

                        Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang

                        Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Surat Ketetapan Pajak Lebih

                        Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Surat Ketetapan Pajak

                        Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A.

                  Ayat (2)

                        Dengan batas waktu tersebut pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan

                        kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena

                        Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut dilewati dan Direktur Jenderal Pajak

                        tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap

                        dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk

                        kepentingan tertib administrasi perpajakan.

                  Ayat (3)

                        Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan

                        Pajak Lebih Bayar maka oleh Pemerintah diberikan imbalan bunga sebesar

                        2% (dua persen) per bulan kepada Wajib Pajak, dihitung sejak berakhirnya

                        jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat Surat

                        Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, bagian dari bulan dihitung satu bulan.

      Angka 16

            Pasal 18

                  Ayat (1)

                       Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

                        Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat

                        Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang

                        menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana

                        administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

                  Ayat (2)

                        Cukup jelas

      Angka 17

            Pasal 20

                  Yang dimaksud dengan penagihan "seketika" adalah penagihan dilakukan segera

                  tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, sedangkan penagihan "sekaligus"

                  adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan Tahun

                  Pajak.

      Angka 18

            Pasal 21

                  Ayat (1)

                        Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang

                        dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung

                        Pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru

                        diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya.

                        Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah

                        untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan

                        barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau

                        melunasi utang pajaknya.

                  Ayat (2)

                        Cukup jelas

                  Ayat (3)

                        Cukup jelas

                  Ayat (4)

                        Cukup jelas

                  Ayat (5)

                        Cukup jelas.

      Angka 19

            Pasal 22

                  Ayat (1)

                        Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian

                        hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

                  Ayat (2)

                        Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui sepuluh tahun apabila :

                        a.    Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan

                              menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak

                              melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh

                              tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan

                              dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

                        b.    Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara :

                              -     Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau

                                    penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh

                                    tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa

                                    penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran

                                    atau penundaan pembayaran utang pajak diterima DIrektur

                                    Jenderal Pajak.

                              -     Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan. Dalam hal

                                    seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat

                                    keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.

                              -     Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang

                                    pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung

                                    sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

                        c.    Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan