Bengkel Penulis Fiksi & Nonfiksi [ALINEA]: UU PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam

kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk

dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;

b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian seperti tersebut

di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi

Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring

dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi

bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan

langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

7 Tahun 1991;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah :

a. 1) orang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak;

b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi

yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;

c. bentuk usaha tetap.

(2) Subyek pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah :

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah :

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksudkan dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan

untuk eksplorasi pertambangan;

h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di

Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan oleh Direktur Jenderal

Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

3. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A, yang berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 2A

(1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a

dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat

tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya.

(2) Kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b

dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan

berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

(3) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat

tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

(4) Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau

memperoleh penghasilan tersebut.

(5) Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan

berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

(6) Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di

Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut

menggantikan tahun pajak."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a. badan perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing,

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal

bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia."

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, atau pengambil-alihan usaha;

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib

Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut

ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;

p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari

transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa

tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :

a. 1) bantuan atau sumbangan;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan

modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi bea siswa;

f. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan

usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan

usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan

penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

h. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi;

i. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :

a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang

dimiliki atau dikuasai;

b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian

jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh

bentuk usaha tetap di Indonesia;

c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh

kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan

harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

(2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

(3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :

a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya

yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya

adalah :

1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau

hak-hak lainnya;

2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;

3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;

c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari

kantor pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan

dengan usaha perbankan."

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya

pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,

bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak

Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan;

e. kerugian karena selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat

kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak

berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa

Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :

a. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib

Pajak orang pribadi;

b. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib

Pajak yang kawin;

c. Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk

seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

d. Rp 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta

anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun

pajak.

(3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan

suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."

9. Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan ditambah dengan beberapa ketentuan baru, sehingga

seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau

pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun

sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-

mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak

berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan

usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

(2) Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila :

a. suami-isteri telah hidup terpisah;

b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta

dan penghasilan.

(3) Penghasilan netto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pajak

berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus

dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan

netto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali

penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang

mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c."

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk

deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,

sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih

untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha

asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan

dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar

oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak

yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk

natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan

kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau

orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,

melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 atau Pasal 11A."

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi

hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang

sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa

adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

(2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

(3) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh

Menteri Keuangan.

(4) Apabila terjadi pengalihan harta :

a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa

buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak;

b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a,

maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari

harta tersebut.

(5) Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka

dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari

harta tersebut.

(6) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan

harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan

yang diperoleh pertama."

12. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau

perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang memiliki dan digunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah

ditentukan bagi harta tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain

bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir

masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih

dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta

tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan

penyusutan mulai pada tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan

penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan

sebagai berikut :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana

berwujud dimaksud pada

-------------------------------------

Ayat (1) Ayat (2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%

II. Bangunan

Permanen 20 Tahun 5% -

Tidak Permanen 10 Tahun 10% -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ketentuan tentang penyusutan

atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan

keputusan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang

diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta

tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan

pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian

tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta

tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.:

13. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A, yang berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang

sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung

dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku,

dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat

asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelompok Harta tak Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan Metode

berwujud --------------------------------------------

Garis Lurus Garis Menurun

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%

KelompoK 2 8 Tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan

pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi

dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud

pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam

lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan

menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti tersebut pada ayat (1),

ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai

kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun

terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku

harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."

14. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Peredaran Bruto untuk menentukan peredaran bruto dan Norma

Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan

disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan

pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari

Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan netto dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya

dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan

pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada

Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau tidak memperlihat

pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau bukti-bukti pendukungnya, sehingga tidak

diketahui besarnya peredaran bruto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan

netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya tetapi

dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya, maka penghasilan nettonya dihitung

berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan

keputusan Menteri Keuangan."

17. Ketentuan Pasal 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak

dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."

18. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam

suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud

dalam pasal tersebut, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak

dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),

dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak

dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung

berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang

disetahunkan."

19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp 25.000.000,00 10%

(dua puluh lima juta rupiah) (sepuluh persen)

di atas Rp 25.000.000,00 15 %

(dua puluh lima juta rupiah) s/d (lima belas persen)

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

di atas Rp 50.000.000,00 30 %

(lima puluh juta rupiah) (tiga puluh persen)

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25 % (dua puluh lima persen).

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah

dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang

pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung

sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh)

dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang

penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi

sebagaimana tersebut pada ayat (1)."

20. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan

antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan

Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya deviden oleh Wajib Pajak dalam

negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang

menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut sekurang-kurangnya

50 % (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan

modal 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan

Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak

lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan

istimewa.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1)

huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar

25 % (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara

Wajib Pajak dengan penyertaan modal 25% (dua lima puluh persen) atau lebih pada

dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau

lebih yang disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada

di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan

lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Apabila Wajib Pajak badan dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung atau tidak

langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak badan dalam

negeri lainnya, maka lapisan tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya

diterapkan pada 1 (satu) Wajib Pajak saja."

21. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan

faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan

penghasilan karena perkembangan harga.

(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif

pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak

tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)."

22. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

(1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak

dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

(2) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau

masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh

dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan,

kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final."

23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai

atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain

dengan nama apapun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

a. badan perwakilan negara asing;

b. organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah

jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang

besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak

adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan

pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan

tarif pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

(6) Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan

pekerjaan dari 1 (satu) pemberi kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang

bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh

penghasilan lain yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan

bersifat final menurut Undang-undang ini.

(7) Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan pemotongan pajak yang bersifat final atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

tertentu.

(8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak."

24. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk

memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan

usaha di bidang lain.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran,

dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan."

25. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang

wajib membayarkan :

a. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1) dividen;

2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang;

3) royalti;

4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

c. sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan

hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;

d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

26. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang

berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan

yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang

terutang berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan

adalah sebagai berikut :

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang

menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau

sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah

negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut

bertempat kedudukan atau berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian

dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus

ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."

27. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak

Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau

terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian

tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan

sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama

dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang

tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

(3) Apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung

berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak

sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar daripada angsuran pajak

bulan yang lalu, yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tahun

pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan

pajak.

(5) Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah

dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, maka besarnya

angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari

tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai

dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan untuk bulan-bulan berikutnya angsuran

pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak

dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, apabila :

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan

setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum

pembetulan;

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

(8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah."

28. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang

dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak

sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. dividen;

b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2),

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia,

dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak

sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan

kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri

Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final,

kecuali :

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

dan huruf c;

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan

luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap."

29. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

30. Judul Bab VI diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"BAB VI

PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN

31. Ketentuan Pasal 28 disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru, sehingga seluruhnya

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

(1) Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan

kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :

a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21;

b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan

usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan

penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25;

f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

(2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda

yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)."

32. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 28 dan Pasal 29 yang dijadikan Pasal 28 A, yang berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 28A

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya."

33. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi

selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum

Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan."

34. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

36. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A dalam Bab VII

tentang Ketentuan Lain-lain, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 A

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di

daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

37. Ketentuan Pasal 32 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan."

38. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 33 dan Pasal 34 yang dijadikan Pasal 33A dan BAB VIII

tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33A

(1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung

pajaknya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

(2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang

saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud

dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

(3) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak

Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat

berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi

Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai

dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

39. Ketentuan Pasal 34 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya

Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-undang ini."

40. Ketentuan Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 60

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang

menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah

satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta

masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang

merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan

tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan Pajak

Penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun

1991.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di

berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang

aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Selain dari pada itu, Undang-undang

tersebut belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena

itu, dipandang sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan

penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor. 7 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber

utamanya berasal dari penerimaan pajak;

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan

pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

d. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa

dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;

e. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan

dalam rangka pengentasan kemiskinan;

f. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian

ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

g. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan

pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional, diatur

ketentuan-ketentuan yang menunjang kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak;

b. Ketentuan mengenai Subyek Pajak diatur secara lebih luwes agar dapat mengikuti perkembangan

sosial ekonomi dan perkembangan bentuk-bentuk aktifitas bisnis yang timbul dan berkembang di

masyarakat;

c. Kesempatan mengenai Obyek Pajak diatur dengan lebih rinci, jelas dan tegas untuk lebih memberikan

kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak;

d. Dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengeluaran untuk

penelitian dan pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya;

e. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran untuk biaya pelatihan, magang, dan

bea siswa dapat dibebankan sebagai biaya;

f. Dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan nasional di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang

melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

g. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang

diatur selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional;

h. Untuk menunjang program pemerintah dalam pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan

hidup, ditegaskan bahwa biaya pengolahan limbah boleh dibebankan sebagai biaya dan diatur

mengenai pembentukan atau pemupukan cadangan untuk biaya reklamasi;

i. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam hal penghitungan penyusutan atas harta

yang dimiliki dan digunakan dalam usaha serta lebih menyelaraskan pembukuan Wajib Pajak untuk

kepentingan fiskal, maka kepada Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan

atas harta berwujud bukan bangunan;

j. Kebijaksanaan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan Penghasilan

Kena Pajak dan besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas tarif yang

diberlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, dengan mempertimbangkan

kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era

globalisasi;

k. Mencegah penghindaran pajak melalui penundaan pembagian laba dalam waktu yang tidak ditentukan

atas penanaman modal di luar negeri;

l. Perluasan dalam sistem pemotongan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak, menggali potensi fiskal yang tersedia, dan menunjang sistem "self assessment" melalui

pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien;

m. Dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak, diatur pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subyek Pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subyek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam

Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak

subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang ini adalah tahun takwim,

namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Subyek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi

sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum

terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti,

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan

warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak pengganti

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal

dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Pengertian badan sebagai Subyek Pajak terdiri dari perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,

lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan

Subyek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga

setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan,

dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk

memperoleh penghasilan merupakan Subyek Pajak.

Perkumpulan sebagai Subyek Pajak adalah perkumpulan yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh

penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Dalam

pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan,

perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan pada ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subyek Pajak dibedakan antara Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek

Pajak luar negeri. Subyek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila

telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar

negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang

diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak

luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik

yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia,

sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas

penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan

netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri

dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak

sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang

dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena

kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang

bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban

perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subyek Pajak dalam

negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di

Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat

tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh

jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi

sebagai Subyek Pajak dalam negeri dianggap Subyek Pajak dalam

negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris.

Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya,

warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak.

Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban

perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi

sebagai Subyek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia,

tidak dianggap sebagai Subyek Pajak pengganti karena pengenaan

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi

dimaksud melekat pada obyeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subyek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang

bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik

melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia

kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subyek

Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha

tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan

pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan

tersebut statusnya tetap sebagai Subyek Pajak luar negeri. Dengan

demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi

atau badan sebagai Subyek Pajak luar negeri dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui

bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung

kepada Subyek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat

usaha ("place of business") yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan

gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan

selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas

nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak

bertempat kedudukan di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap

mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan

dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan

bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak

sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar

Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila

perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di

Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan

atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti

bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal,

berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan

penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai

yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang

pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan

ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan

tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada

pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam

menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan

tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga,

tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu

dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban

pajak.

Angka 3

Pasal 2A

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya

melekat pada Subyek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut

dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subyek Pajak lainnya. Oleh karena itu

dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya

kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

Ayat (1)

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subyektifnya dimulai sejak hari

pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi

berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya.

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan

dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan

Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti

yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subyek Pajak dalam

negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha

tetap, kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap

tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap

tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

Ayat (4)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

adalah Subyek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan

tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan

ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan

tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber

penghasilan di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada

saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan

Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-

sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan

tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Ayat (5)

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat

meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya

melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subyektif warisan berakhir

pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu

pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

Ayat (6)

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subyek Pajak tidak untuk jangka waktu

satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subyek

Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang

kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang

menggantikan tahun pajak.

Angka 4

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing

beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta pejabat-

pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di tempat mereka

mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subyek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak

berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau

mereka adalah warga negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh

penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, maka ia termasuk Subyek

Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

Namun apabila negara asal pejabat tersebut memberikan pembebasan pajak

kepada pejabat perwakilan Indonesia atas penghasilan lain di luar jabatannya,

maka berlaku asas timbal balik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam

pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari

manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah

kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan

adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan

kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan

Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang

diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib

Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan

bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

- penghasilan dari usaha dan kegiatan;

- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak

gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan

harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain

sebagainya;

- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain

sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan

dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-

undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak

digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,

apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita

kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan

lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.

Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan

tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Obyek Pajak, maka penghasilan

tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan

tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan

untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak

terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan,

seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang

dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya

adalah Obyek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam

bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian pekerjaan,

dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari

pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan

sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang

diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi

dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan,

maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal

penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan

pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar

untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga

pasar.

Misalnya PT. S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam

kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual sesuai dengan harga

pasar sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan

demikian keuntungan PT. S yang diperoleh karena penjualan mobil

tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila

mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya

dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai

jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar

Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan

bagi PT. S, dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut

selisih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan

penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta,

yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai

sisa buku harta tersebut, merupakan Obyek Pajak. Demikian juga

selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal

terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan

pengambil alihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau

penyertaan modal maka keuntungan berupa selisih antara harga

pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan

penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan

atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau

sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang

mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk

yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak

yang bersangkutan.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat

menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Obyek Pajak.

Sebagai contoh Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan

dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan,

maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan

imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai

nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli

di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan

bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan

bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham

atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha

koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam

pengertian deviden adalah :

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak

langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah

modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran

kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio

saham baru dan revaluasi aktiva tetap;

4) pembagian laba dalam bentuk saham;

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa

penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima

atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali

saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal

yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau

diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu

adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang

dilakukan secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk

yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;

12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang

saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden

secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah

menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada

perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila

terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang

dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar,

diperlakukan sebagai deviden. Bagian bunga yang diperlakukan

sebagai deviden tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh

perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu

imbalan sehubungan dengan penggunaan :

1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten,

merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri,

komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan

alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah

setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya

peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri

khusus seperti anjungan pengeboran minyak ("driling rig"),

dan sebagainya;

3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara

umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya

pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi

tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi

melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut.

Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah

informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli

hukum, atau ahli

teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat

diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang

disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau

diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa

mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau

tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam

waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai

penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak

yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

Huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata

uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang

moneter.

Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang

asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan

yang dianut oleh Wajib Pajak, dengan syarat dilakukan secara taat

asas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung

berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari

anggota tersebut, misalnya iuran yang besarnya ditentukan

berdasarkan volume ekspor, satuan produksi atau satuan penjualan,

adalah penghasilan bagi perkumpulan tersebut.

Huruf p

Tambahan kekayaan netto pada hakekatnya merupakan akumulasi

penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek

Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya

tambahan kekayaan netto yang melebihi akumulasi penghasilan yang

telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek Pajak, maka tambahan

kekayaan netto tersebut merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito

dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Obyek Pajak.

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek

merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat

tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri

dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak,

keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan

perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari

perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta

jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak

Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan

pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan

tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta

agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun

Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam

ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan

merupakan Obyek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka

hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau

hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima

dapat terjadi, misalnya PT. A sebagai produsen suatu jenis barang

yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT. B. Apabila PT. B

memberikan sumbangan bahan baku kepada PT. A, maka

sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT. A merupakan Obyek

Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Obyek

Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan

atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima

tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan

kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang

bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh

badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan

tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti

saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini,

harta yang diterima tersebut bukan merupakan Obyek Pajak.

Huruf d

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula

dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti

penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya,

bukan merupakan Obyek Pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan

tersebut bukan Wajib Pajak, maka imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima

atau memperolehnya. Misalnya, seorang Indonesia menjadi pegawai

pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut

memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh

perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya.

Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi

pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan

bukan merupakan Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari

perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi

bea siswa, bukan merupakan Obyek Pajak. Hal ini selaras dengan

ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi

asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk

kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan

Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, deviden atau bagian laba yang diterima

atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,

koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada

badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia, tidak termasuk Obyek Pajak. Yang dimaksud dengan

badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah pada ayat

ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank

pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima deviden atau bagian

laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti

orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma,

perseroan komanditer dan sebagainya, maka penghasilan berupa

deviden atau bagian laba tersebut tetap merupakan Obyek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Obyek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya

berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat

pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Obyek

Pajak adalah:

1) iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban

sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada

dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut

merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan

dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya.

Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak

para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut

dikecualikan sebagai Obyek Pajak.

2) penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang

tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk

pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran

kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga

penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-

bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko

tinggi.

Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Huruf h

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana

disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para

anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada

tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima

oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Obyek

Pajak.

Huruf i

Perusahaan reksa dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya

melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi

pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksa dana

merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan

modalnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan

reksa dana dari investasinya dapat berupa deviden dan bunga

obligasi.

Karena perusahaan reksa dana pada umumnya berbentuk perseroan

terbatas, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf f, deviden

tersebut bukan merupakan Obyek Pajak. Agar tidak mengurangi

dana yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemodal, terutama

pemodal kecil, bunga obligasi juga bukan merupakan Obyek Pajak

bagi perusahaan reksa dana.

Huruf j

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan

usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam

bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh

dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Obyek

Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut

merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut

tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka

deviden yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

bukan merupakan Obyek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada

sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk

dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas,

maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut

diatur oleh Menteri Keuangan. Mengingat perusahaan modal ventura

merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal,

maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan

modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum

mempunyai akses ke bursa efek.

Angka 6

Pasal 5

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui

bentuk usaha tetap tersebut.

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal

dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau

dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut

dikenakan pajak di Indonesia.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal

dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa,

yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap

dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada

hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang

lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha

tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan

bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar

Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia,

memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha

tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha

tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk

usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk

yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa

melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang

diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan

konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama

dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara

langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di

Indonesia.

Huruf c

Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima atau

diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha

tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta

atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha

tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan

PT. Y untuk mempergunakan merk dagang X Inc. Atas penggunaan

hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT. Y.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan

jasa manajemen kepada PT. Y melalui suatu bentuk usaha tetap di

Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT. Y yang

mempergunakan merk dagang tersebut.

Dalam hal demikian, penggunaan merk dagang oleh PT. Y

mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia,

dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut

diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat

sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk

usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk

usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh

dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Huruf b dan huruf c

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan

dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha

tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta

kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk

usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa,

dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha

tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya

bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa

bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-

pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari

kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga

yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang

berkenaan dengan usaha perbankan.

Angka 7

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi

dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa

manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih

dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pad

Sabtu, 03 September 2011

UU PAJAK PENGHASILAN

0 komentar: